Aliansi Mahasiswa Peduli Indonesia #TantangJokowi Klarifikasi Inkonsistensi

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla belum genap 100 hari namun kontroversi dan pro-kontra telah banyak terjadi akibat kebijakan-kebijakan pemerintah. Ekspektasi rakyat mengenai janji-janji kesejahteraan yang dijanjikan saat kampanye nol besar. Janji perampingan kabinet dan tidak ada transaski politik dalam penentuan menteri dalam kabinet hanya omong kosong. Pada kenyataanya jumlah menteri dan menteri kordinator sama dengan masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bagi-bagi kursi menteri dengan partai pengusung dan pendukung jelas terlihat dengan komposisi menteri yang berimbang jumlah dari kalangan profesional dengan titipan partai politik.

Jokowi benar-benar antek Kapitalisme terbukti dengan berbagai fakta sebagai berikut, pertama belang Jokowi mulai terlihat ketika pertemuan APEC di Beijing, China. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi tidak mempresentasikan mengenai kekuatan ekonomi Indonesia namun menjual Indonesia dengan mempresentasikan tentang sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh pihak asing. Kedua, Pasca pertemuan APEC Jokowi seolah olah ingin membuktikan bahwa Jokowi mampu mengusai rakyat Indonesia dan meyakinkan investor asing bahwa pemerintah Indonesia menerima dengan lapang dada investasi asing dengan menaikan harga Bahan Bakar Minyak

Inkonsistensi kembali berlanjut, janji penegakan hukum tanpa pandang bulu hanya isapan jempol semata. Terbukti, ketika pengangkatan Jaksa Agung HM Prasetyo tidak ada fit and proper test kualitas dan integritas Jaksa Agung. Kita ketahui bersama bahwa HM Prasetyo sebelum dilantik tidak menunjukan kualitas dan kapasitas yang menonjol. Lebih parahnya, selain minim kualitas, HM Prasetyo merupakan politisi Partai nasdem.
Berikutnya adalah kebijakan naik turunnya harga Bahan Bakar Minyak yang terkesan tidak jelas landasannya. Kebijakan penetapan harga BBM yang menyesuaikan harga keekonomian atau harga pasar merupakan bentuk ekonomi kapitalisme yang bertentangan dengan konstitusi Indonesia Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia (Dalam Ekonomi Pancasila) yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Berbagai kontroversi dan inkonsistensi ini memerlukan penjelasan dan klarifikasi dari Presiden Joko Widodo, Maka dari itu kami Aliansi Mahasiswa Peduli Indonesia menyatakan sikap:

       1.  Pemerintahan Joko Widodo merupakan pemerintahan antek kapitalis

       2.  Kebijakan Presiden Joko Widodo tidak pro terhadap rakyat miskin

       3.   Menantang Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo untuk hadir dan berdialog dengan Mahasiswa Seluruh Indonesia pada Acara Musyawarah Nasional BEM Seluruh Indonesia.

Share on Google Plus

About Unknown